Konsep, Fungsi, Tujuan, dan Aliran-aliran Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dimulai sejak manusia itu ada. Dengan adanya pendidikan manusia akan memiliki bekal untuk membantu hidupnya dan membangun negaranya. Pendidikan bisa berupa pendidikan formal dan pendidikan non formal. Manusia mendapatkan pendidikan formal dari suatu lembaga pembelajaran atau sekolah, sedangkan manusia mendapat pendidikan non formal dari kehidupan sehari- hari seperti sopan santun, sikap dalam kehidupan sehari- hari dalam masyarakat.

Pendidikan itu sendiri adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991).

A. KONSEP DASAR PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan usaha untuk membimbing anak agar menyerupai orang dewasa akan tetapi bagi Jean Piaget (1896) pendidikan berarti menghasilkan, mencipta, sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh pembandingan dengan penciptaan lain. Pandangan tersebut memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam arti sempit pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umunya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Gambar : Logo Tut Wuri Handayani

Ilmu disebut juga pedagogik, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu ”Pedagogics”. Pedagogics berasal dari bahasa Yunani yaitu ”pais” yang berarti anak, dan ”again” yang berarti membimbing. Poerbakwatja dan Harahap (1982 : 254) mengemukakan pedagogik mempunyai dua arti yaitu: (1) peraktek, cara sesorang mengajar; dan (2) ilmu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan metode mengajar, membimbing, dan mengawasi pelajaran yang disebut juga pendidikan. Orang yang memberikan bimbingan kepada anak disebut pembimbing atau ”pedagog”, istilah pendidikan (pedagogy) berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan kepada anak oleh orang dewasa secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan kemudian tumbuh konsep pendidikan seumur hidup (lifelong education ), yang berarti pendidikan berlangsung sampai mati, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada pengaruh lingkungan. Untuk memberi pemahaman akan batasan pendidikan berikut ini dikemukakan sejumlah batasan pendidikan yang dikemukan para ahli yaitu :

1. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991).
2. Dalam pengertian yang sempit pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan (McLeod, 1989).
3. Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal (Mudyahardjo, 2001:6).
4. Dalam pengertian yang agak luas pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Muhibinsyah, 2003:10).
5. Pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya (Dictionary of Psychology, 1972).
6. Dalam arti luas pendidikan meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan ketrampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Artinya pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya (Poerbakawatja dan Harahap, 1981).
7. Menurut John Dewey pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN No. 20 Tahun 2003).

B. FUNGSI PENDIDIKAN

Fungsi pendidikan adalah serangkaian tugas atau misi yang diemban dan harus dilaksanakan oleh pendidikan (Drs. Dirto Hadisusanto, Pengantar Ilmu Pendidikan, 1995: 57). Ruang lingkup pendidikan sangat luas, hal ini dikarenakan pendidikan harus menyentuh segala segi kehidupan manusia, bangsa dan negara, nasional, internasional, bahkan dunia dan akhirat. Pendidikan mempunyai peran penting dalam suatu pembangunan negara dan bangsa. Dengan pendidikan maka manusia mempunyai bekal dan modal dalam menjalani kehidupan guna pembangunna negara dan bangsa.

Lembaga pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di dalam keluarga mempunyai tugas untuk mengembangkan keyakinan beragama, nilai- nilai kebudayaan, nilai- nilai moral dan keterampilan. Pendidikan di sekolah mempunyai tugas memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan berbagai nilai dan sikap. Pendidikan di luar jalur sekolah mempunyai tugas mengembangkan pengetahuan dan kemampuan warga masyarakat untuk dapat berperan dalam berbagai bidang kehidupan secara produktif, efisien, dan efektif.

Di dalam Undang- undang No. 2 tahun 1989 pasal 3 dijelaskan fungsi pendidikan nasional di Indonesia adalah “Mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesiadalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”. Fungsi pendidikan nasional adalah berusaha memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, dan kebodohan serta memantapkan ketahanan nasional, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuanberlandaskan kebudayaan bangsa dan ke Bhineka Tunggal Ika-an (penjelasan pasal 3 Undang- undang No. 2 tahun 1989). Yang dimaksud dengan “mewujudkan tujuan nasional” dalam rumusan tentang fungsi pendidikan ialah mewujudkan empat tujuan negara sebagaimana termaktub pada alinea 4 pembukaan undang- undang Dasar 1945 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

C. TUJUAN PENDIDIKAN

Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Wujud tujuan pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Maka tujuan pendidikan merupakan suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya dan ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik didalam jalur pendidikan sekolah maupun di jalur pendidikan luar sekolah (Drs. Dirto Hadisusanto, Pengantar Ilmu Pendidikan, 1995: 59).

Pendidilan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Bab VIII pada Undang- undang Dasar telah dijabarkan ke dalam Undang- undang No. 4 tahun 1950 junco No. 12 tahun 1954 dengan tujuan pendidikannya dalam Bab II pasal 3 sebagai berikut :

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyatrakatdan tanah air”.

Dalam Laporan Komisi Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tahun 1980 dibawah pimpinan Prof. Dr.Slamet Iman Sentosa, tujuan pendidikan sebagai berikut :

“Pendidikan Nasional bertujuan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

Dalam GBHN tahun 1983, dirumuskan tujuan pendidikan, yaitu :

“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

Dalam UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dr. M.J. Langeveld (Belanda) mengklasifikasikan tujuan pendidikan dalam 6 macam, yaitu :

1.Tujuan umum, total atau akhir
Tujuan ini merupakan tujuan yang paling jauh dan yang paling akhir dicapai, dan merupakan keseluruhan / kebulatan tujuan yang ingin dicapai, misalnya kedewasaan, manusia muslim sejati, manusia Indonesia seutuhnya dan sebagainya.

2.Tujuan khusus
Tujuan ini merupakan pengkhususan dari tujuan umum yaitu pengkhususan berdasarkan usia, jenis kelamin, intelegensi (anak super normal, normal, di bawah normal), bakat atau minat.

3.Tujuan tak lengkap
Tujuan ini hanya meliputi sebagian kehidupan manusia, misalnya segi psikologis, biologis atau sosiologis saja.

4.Tujuan sementara
Tujuan ini hanya berlaku sementara, kalau sudah tercapai tujuan yang di inginkan, maka tujuan sementara itu lalu ditinggalkan, contohnya memasukan anak ke pesantren.

5.Tujuan intermedier
Tujuan ini merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan yang pokok, contohnya memasukan anak pada pusat pelatihan kerja.

6.Tujuan insidental
Merupakan tujuan yang ingin dicapai pada saat-saat tertentu, misal memberi tahu cara-cara makan yang sopan pada saat makan bersama.

Di sekolah diperkenalkan hirarki tujuan pendidikan, yaitu :

1.Tujuan umum
Tujuan umum adalah tujuan terkhir atau tertinggi yang berlaku bagi semua lembaga dan kegiatan pendidikan. Tujuan ini di tuangkan ke dalam GBHN (Tap MPR No. II/MPR/1988) atau ke dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989.

2.Tujuan institusional
Merupakan tujuan tiap- tiap lembaga pendidikan.

3.Tujuan kurikuler
Disebut juga tujuan bidang study, misalnya tujuan pengajaran matematika yang secara langsung diacu oleh guru dalam melaksanakan tugasnya (mengajar).

4.Tujuan instruksional
Merupakan tujuan yang dipegang oleh guru waktu mengajar di muka kelas. Tujuan ini dibedakan menjadi 2, yaitu :
•Tujuan Instruksional Umum (TIU)
•Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

D. ALIRAN–ALIRAN DALAM PENDIDIKAN

Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa aliran, aliran ini adalah :

1.Nativisme

Nativisme (aliran pembawaan) adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. Dalam aliran nativisme faktor lingkungan dianggap kurang memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Seseorang akan menjadi ahli lukis, agama, dan lain-lain itu semua semata-mata karena pembawaan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, Gottfried Wilhemleibnitz.

•Arthur Schopenhauer

Dilahirkan di Danzig pada tanggal 22 Februari 1788. Schopenhauer dibesarkan oleh keluarga pembisnis. Ia merupakan seorang jenius dengan karyanya yang terkenal adalah The World as Will and Representation. Ia mempunyai pandangan bahwa Pembawaanlah yang maha kuasa, yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Perkembangan ditentukan oleh faktor pembawaannya, yang berarti juga ditentukan oleh anak itu sendiri.

•Immanuel Kant

Di lahirkan di Konigsberg pada 22 April 1724. Ia merupakan filsof Jerman dan karyanya yang terkenal adalah Kritik der Reinen Vernunft. Ia berpendapat bahwa :

1)Apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah yang dipersepsi dengan panca indra. Lain daripada itu merupakan “ilusi” saja, hanyalah ide.

2)Semua yang harus dilakukan manusia harus bisa diangkat menjadi sebuah peraturan umum. Hal ini disebut dengan istilah “imperatif kategoris”. Contoh: orang sebaiknya jangan mencuri, sebab apabila hal ini diangkat menjadi peraturan umum, maka apabila semua orang mencuri, masyarakat tidak akan jalan.

3)Yang bisa diharapkan manusia ditentukan oleh akal budinya. Inilah yang memutuskan pengharapan manusia.

•Gottfried Wilhemleibnitz

Merupakan filsuf Jerman yang lahir di Leipzig, pada 1 Juli 1646. Gottfried mempunyai pandangan bahwa perkembangan manusia sudah ditentukan sejak lahir. Manusia hidup dalam keadaan yang sebaik mungkin karena dunian ini diciptakan oleh Tuhan.

2.Empirisme

Aliran empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa semua pengetahuan yang diperoleh manusia merupakan hasil dari pengalaman manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang bukanlah bawaan sejak lahir atau bukan merupakan faktor keturunan. Tokoh- tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah :

•Francis Bacon

Merupakan filsuf, negarawan, sekaligus penulis yang berasal dari Inggris. Francis Bacion berpendapat bahwa "Untuk memahami dunia ini, pertama orang mesti mengamatinya. Pertama, kumpulkan fakta-fakta. Kemudian ambil kesimpulan dari fakta-fakta itu dengan cara argumentasi induktif yang logis".

•Thomas Hobbes

Dilahirkan di Malmesbury (1588-1679). Hobbes berpendapat bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu, yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia, dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia (bertentangan dengan rasionalisme).

•John Locke

John Locke lahir di Bristol Inggris pada tahun 1632. Jonh Lucke terkenal dengan teori tabularasanya. Pemikiran John termuat dalam tiga buku pentingnya yaitu Essay Concerning Human Understanding (1600), Letters on Tolerantion (1689-1692), dan Two Treatises on Government (1690). John berpendapat bahwa anak yang baru dilahirkan dapat diumpamakan seperti kertas putih yang belum ditulisi (a sheet of white paper avoid of all characters).

•David Hume

David Hume lahir di Edinburgh pada 26 April 1711. Ia merupakan filosof Skotlandia, ekonom, dan seorang sejarawan. David Hume berpendapat bahwa seluruh pemikiran merupakan hasil dari pengalaman, yang disebut dengan istilah persepsi. Persepsi terdiri atas kesan-kesan (impressions), dan gagasan (ideas).

3.Konvergensi

Konvergensi merupakan aliran pendidikan yang berpendapat bahwa kepribadian manusia tergantung pada pendidikan, pembawaan, dan lingkungan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah :

•William Strern

William Strern lahir pada 29 april 1871, ia merupakan penemu konsep intelligence quotient atau IQ. William berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik maupun buruk. Baik buruknya seseorang tergantung dari pembawaan dan lingkungan.

•Al Ghazali

Al Ghazali lahir pada tahun 450 H atau 1058 M di desa Thus. Al Ghazali berpendapat bahwa batas awal berlangsungnya pendidikan adalah sejak bersatunya sperma dan ovum sebagai awal kejadian manusia. Adapun mengenai batas akhir pendidikan adalah tidak ada karena selama hayatnya manusia dituntut untuk melibatkan diri dalam pendidikan sehingga menjadi insan kamil. Kemakmuran dan kejayaan suatu bangsa sangat bergantung pada sejauhmana keberhasilan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Selain itu, pengajaran dan pendidikan harus dilaksanakan secara step by step.

4.Behaviorisme

Behaviorisme merupakan aliran ilmu Jiwa yang berkembang di Amerika. Pelopor aliran ini adalah William James, Thorndike, dan Waston. Aliran behaviorisme memiliki ciri- ciri :

• Aliran ini mempelajari perbuatan manusia dari perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan.
• Semua perbuatan dikembalikan pada reflek. Reflek adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu rangsang.
• Pada dasarnya manusia itu dilahirkan sama. Manusia merupakan makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi kehidupannya.

5.Taman Siswa

Taman siswa adalah perguruan nasional yang dipelopori oleh Tiga serangkai yaitu Ki Hajar Dewantara, Dr. Tjipto, dan Dr. Douwes Dekker. Taman siswa yang tersebar diseluruh Indonesia dipimpin oleh induk organisasi Majelis Luhur Taman Siswa, yang berkedudukan di Yogyakarta. Prinsip dasar dalam sekolah / pendidikan Taman Siswa antara lain : Tut Wuri Handayani (Di Belakang Memberi Dorongan), Ing Madya Mangun Karsa (Di Tengah Menciptakan Peluang Untuk Berprakarsa), dan Ing Ngarsa Sung Tuladha (Di Depan Memberi Teladan). Tokoh- tokoh yang berpengaruh pada aliran taman siswa adalah :

•Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan nasional, beliau lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889.menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan diartikan sebagai daya upaya untuk memberikan tuntutan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak- anak, agar merekabaik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakatdapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang setinggi- tingginya (Aliran- aliran Pendidikan dan Pengajaran Dengan Tokoh- tokohnya, 1974 : 93).

•Danudirja Setyabudi (Ernest Douwes Dekker)

Douwes Dekker merupakan pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 8 Oktober 1879, di Pasuruan, Jawa Timur. Ia merupakan anggota dari Tiga Serangkai. Beliau merupakan penggagas nama “Nusantara”.

•Drs. Tjipto Mangoenkoesoemo

Drs. Tjipto Mangoenkoesoemo lahir pada tahun 1886 di Pecangakan, Ambarawa, Semarang. Beliau adalah tokoh pergerakan nasional. Berbeda dengan kedua rekannya dalam Tiga Serangkai yang mengambil jalur penddikan, beliau mengambil jalur politik, hal tersebut dikarenakan sikap radikal beliau.

6.Kayu Tanam

Kayu Tanam atau yang dikenal dengan Ruang Pendidikan INS (Indonesia Nederlandsche School) didirikan oleh Mohammad Sjafei pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam (Sumatera Barat).

Tujuan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam adalah :

• Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan
• Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
• Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat
• Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab
• Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan

Tokoh yang berpengaruh dalam aliran Kayu Tanam adalah Mohammad Syafei, beliau lahir di Natan, Kalimantan Barat, pada tahun 1895.

Asas-Asas Pendidikan Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam adalah:

• Berpikir logis dan rasional
• Keaktifan atau kegiatan
• Pendidikan masyarakat
• Memperhatikan pembawaan anak
• Menentang intelektualisme

7.Realisme

Realisme merupakan aliran pendidikan yang timbul pada tahun ± 1600, munculnya aliran ini disebabkan oleh kemanjuan- kemajuan ilmu pengetahuanalam yang dipelopori oleh Copernicus, Galilei dan kemrosotan sistem Humanisme sendiri. Tokoh- tokoh yang berpengaruh dalam aliran Realisme adalah Francis Bacon (Inggris) dan Rene Descartes (Perancis).

8.Rationalisme

Rationalisme merupakan aliran kejiwaan yang muncul pada abad ke 18. Aliran ini berpendapat bahwa akal (ratio) adalah sumber kebenaran, dan tidak mau mengakui bahwa kebenaran itu besumberkepada kepercayaan atau tradisi (Aliran- aliran Pendidikan dan Pengajaran dengan Tokoh- tokohnya, 1974 : 10). Beberapa tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah John Locke, Jean Jacques Rousseau.

9.Philantropinisme

Merupakan aliran pendidikan yang memuja akal manusia, jadi aliran ini termasuk rationalisme. Dengan pendidikan dan pengjaran mereka hendak membentuk manusia bahagia. Aliran ini terpengaruh oleh pandangan dari John Locke dan J.J. Rousseau. Kaum Philantropinisme mendapat julukan sebagai sahabat manusia. Tokoh yang berpengaruh pada aliran ini adalah Cristian Gotthilf Salzmann (1744-1811).

10.Aliran- aliran pendidikan pada abad 19

Pada abad 18 banyak orang yang mendewa- dewakan pengetahuan, sehingga orang beranggapan bahwa kemajuan- kemajuan Kerohanian hanya bisa dicapai dengan otak yang cerdas, hal tersebut menimbulkan zaman intelektualisme. Tokoh yang berpengaruh adalah John Friederich Herbart dan Freiderich Frobel.

11.Aliran- aliran pendidikan (Modern) pada abad 20

Pada abad ke 20 tedapat bermacam- macam aliran pendidikan yang simpang siur dan berbeda azasnya. Aliran- aliran pendidikan ini adalah :

• Pendidikan individu, aliran ini beranggapan bahwa individu sebagai objek pendidikan.
• Pendidikan sosial, aliran ini menitih beratkan perhatian pada masyarakat sebagai suatu kebulatan yang mempunyainilai yang tinggi.
• Pendidikan normatif, aliran ini beranggapan bahwa pendidika itu harus dikuasai oleh norma yang tepat, yaitu ketentuan yang absolut yang berasal dari agama dan filsafat.
• Pendidikan discriptif, merupakan lawan dari pendidikan yang normatif yaitu bagaimana terjadinya bukan bagaimana seharusnya.

12.Aliran- aliran didaktik Modern

Aliran ini lebih meniti beratkan pada pendekatan, contohnya penelitian yang dilakukan Dr. Maria Montessori, ia memimpin sebuah rumah sakit jiwa di Roma. Dari pengalamannya merawat anak- anak ia menyimpulkan bahwa anak- anak yang mengalami gangguan jiwa ternyata lebih membutuhkan pendidikan dari pada pengobatan.

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah

A. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat propinsi, kabupaten/ kota dapat diikuti oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; atau pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

A.1. Pencalonan Perserta Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon. Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon dapat merupakan gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, pemenuhan persyaratan pengajuan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/ menetapkan prosentasenya, sedangkan bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan prosentasenya.

Perhitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15% (lima belas perseratus). Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Perolehan jumlah kursi atau suara sah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta disampaikan kepada pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 sebelum pendaftaran bakal pasangan calon serta Pimpinan DPRD yang bersangkutan. Data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri EA DPRD Provinsi dan Model Seri EB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, sedangkan data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercantum dalam dokumen Model Seri DC DPRD Provinsi dan Model Seri DB DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik kembali dukungannya. Apabila partai politik atau gabungan partai politik, menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.

A.2. Bakal pasangan calon perseorangan

Bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bakal dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan:

1. Harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima per seratus) untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa;
2. Harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa;
3. Harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat per seratus) untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa ; dan
4. Harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta ) jiwa .
   

Bakal pasangan calon perseorangan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima per seratus);
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 5% (lima per seratus);
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat per seratus); dan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus).

Jumlah dukungan tersebut tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat keterangan tanda penduduk, meliputi :

1. Kartu Tanda Penduduk Sementara ; atau
2. Kartu Keluarga ; atau
3. Pasport ; atau
4. Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Camat atau sebutan lainnya.

Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih.

B. Persyaratan Bakal Pasangan Calon

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
14. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Ketentuan yang berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud di atas:
a) Sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan :

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
3. Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
4. Fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

b) Apabila bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:

1. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan; atau
2. Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta bersangkutan.
3. Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
4. Apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada
5. Selain menyertakan fotokopi ijazah di atas SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang di bawahnya yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.

c) Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

d) Dalam Hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.

e) Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.

f) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

g) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi dengan bukti :

1. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri;
2. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
3. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan fotokopi KTP;
4. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
6. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
7. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
8. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
9. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik;
10. Daftar riwayat hidup calon perseorangan dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
11. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
12. Fotokopi KTP;
13. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
14. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon; dan
15. Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan.

Terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan melampirkan:

1. Surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
2. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
3. Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mmempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan :

• Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling sedikit selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
• Dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/wakil walikota dengan wakil bupati/wakil walikota;

Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.